3 komponen pertahanan negara. Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan. 3 komponen pertahanan negara

melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. 3. Pembentukan komponen cadangan yang terus menerus memperkuat komponen. Upaya Pertahanan Negara Dodi Nopriza1, Luhut Simbolon2, Susanto3 1,2,3 Universitas Pertahanan RI Email: DodiNopriza@gmail. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. 8 No. 4) Informasi komponen pertahanan meliputi: a) Informasi komponen cadangan pertahanan negara merupakan informasi sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. Salah satu komponen utama pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang selalu siap dengan tugas-tugas pertahanan. com3 Abstrak – Komponen cadangan merupakan program pemerintah untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan dari komponen utama pertahanan negara. 3. Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui. ketentuan peralihan 9. Dengan adanya perlindungan dan. Ia menekankan, komponen cadangan tidak boleh melakukan. Dasar. Sedangkan, komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara. Mengawali penjelasannya, Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara (Hanneg) dari sisi pelaksanaannya didasari empat pendekatan aspek hukum yakni Pembukaan UUD 1945, kemudian UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2, juga UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 16. 2023 di Aula Bela Negara Lantai 8 Gedung R. Ringkasan Pasukan Komcad TNI melakukan defile pada upacara penetapan. . 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan PP No. Pasal 27 ayat 3. Sri Indriyani U. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara tersusun atas komponen utama, subsistem, komponen cadangan, dan pendukung”. usaha Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 menyebutkan pembagian pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara yaitu Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia, 59 RechtIdee, Vol. Organisasi Susunan Tugas c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan mempunyai urgensi sebagai sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara. 820; INFORMASI KONTAK. Hal tersebut. PASAL 30 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Komponen Cadangan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. tirto. Komponen utama adalah Tentara Nasional. 196101111988032001. (shutterstock. Komponen pendukungKomponen Pertahanan Negara 2. ketentuan umum 2. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, Berdasarkan UU RI No. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas : a. 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. Di dalam UU RI No. KOMPAS. 1, 2014, hlm. 4. Pasal 3 (1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. Undang-Undang No. 4. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. pengelolaan sistem pertahanan negara 5. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan. Amanat tersebut dilaksanakan dengan disahkannya UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk. Pertahanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara , keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan atas keutuhan bangsa dan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah kerangka kerja yang dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip. Komponen utama dalam sishanta yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. 2018. Pasal tersebut memiliki butir, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu “Upaya Bela Negara” adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI; 2) Skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan secara komprehensif telah diuraikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. 2. LAMPIRAN. 0 Internasional. postur pertahanan negara; c. mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. “Kita harus menyiapkan segala sesuatunya (untuk pertahanan negara) mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), sehingga sewaktu-waktu diperlukan kita sudah siap,” ujarnya. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksiPostur pertahanan negara seasuai Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 (Permenhan No. Sebagai komponen utama perta hanan negara di laut, TNI AL . Ada tiga komponen yang terlibat dalam upaya bela negara. Terbentuknya Komponen Cadangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. S. Ia menekankan, komcad tidak boleh melakukan kegiatan secara mandiri. Penjelasan mengenai komponen ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. Melalui "8 Gerak Cepat Ganjar & Mahfud," mereka telah menguraikan berbagai visi dan misi untuk memperkuat pertahanan negara. Menimbang: bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,. Pasal 192. Padahal, menurut para Pemohon pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, telah secara eksplisit memberikan batasan pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata-mata hanya dapat dimobilisasi menghadapi ancaman militer. Pertahanan sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Latar belakang a. Kontributor: Ilham Choirul Anwar, tirto. 1377 -3 - Pasal 2 (1) Pelatihan penyegaran K. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sehingga offensive intelijen dapat berjalan secara baik. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Komponen pertahanan negara yang satu ini merupakan salah satu usaha Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Terkait dengan status komponen pendukung, Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa,. Scientific Rev by: Redaksi Haloedukasi. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. "Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," tutur dia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ilmu Pertahanan merupakan komponen penting dari kebudayaan, atau sebaliknya. 1. UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara mengamanatkan mengenai upaya bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan UU. Padahal menurut Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,pasal 6,7,8 dan 9 diamanatkan bahwa perlunya implementasi terhadap kebijakan yang mengatur suatu komponen pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4169);. 2020. Hal tersebut pun tidak tercantum di dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. UU Nomor 3 Tahun 2002. Jadi komponen kekuatan pertahanan dan keamanan yang diasarkan pada UU No. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berikut pengertian tentara: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara. Komcad hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara, kata Presiden Jokowi. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu : “TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara. Selanjutnya dalam UU Hanneg Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa komponen cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan. Kedua, doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Dalam system pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari 3 komponen yaitu, : 1. Dengan demikian, perihal bela negara mengacu kepada UU RI No. Namun partisipasi warga negara atau masyarakat dalam hal ini ASN sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan. 5. 1. Pd. sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap Ancaman, baik dari luar. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain. Dasar Hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 7 ayat (3) UU Pertahanan Negara menyebutkan, “Sistem. UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. 948 NO. Pada dasarnya. Pendahuluan : Indonesia memiliki keaneka ragaman sumber daya hayati nomor 2 terbesar di dunia, setelah negara Brazil. Pertahanan negara harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui pengelolaan secara terarah dan terpadu, sehingga dapat didayagunakan bagi. 2. pembiayaan 8. Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya; b. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. 3. Pembahasan dalam artikel ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan conceptual approach dan statute approach. Pasal tersebut menyebutkan bahwa usaha. id) Kekayaan tersebut merupakan potensi bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi pertahanan negara. Herman Suryokumoro, SH, MS, dan Hikmatul Ulla, SH,M. Rabu, 14 Desember 2022. Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615); 5. 20 tahun 1982 diintegrasikan ke dalam UU No. pengelolaan sistem pertahanan negara 5. Abstrak-Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk,. Secara lebih rinci, peran TNI dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. pertahanan negara. 5 OKTOBER 2020: 946-961 LEX Renaissance. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN PENYEGARAN KOMPONEN CADANGAN. Buku Putih ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara. keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. 4 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat. Tahun 2004 tentang T entara Nasional Indonesia. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. komponen pertahanan negara. pembinaan kemampuan pertahanan 6. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden. jadinya seandainya kita hanya mengandalkan kepada TNI sebagai satu-satunya komponen pertahanan negara. Oct 7, 2021 · 3. 3. Elita Tamami, M. Definisi Keamanan Negara 3. id - Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang. penyelenggaraan pertahanan negara 4. Tanpa didukung oleh adanya dua komponen yang lain, yakni komponen cadangan dan komponen pendukung, niscaya, kemampuan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. 4. Dengan adanya surat edaran tersebut, para ASN tidak hanya memiliki kewajiban upaya bela negara melalui profesinya masing-masing, melainkan, juga dapat ikut serta sebagai komponen cadangan guna. 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang. Pasal 4 (1) Hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang masih dalam proses persidangan di DPR. sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. com  ABSTRAK Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-undang nomor 3 tahun 2002.